Transisi Operator Blok Rokan Dari Chevron Ke Pertamina, Produksinya Terus Melorot

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), hari ini 9 November 2021 tepat tiga bulan mengoperasikan Blok Rokan, setelah alih kelola dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) pada 8 Agustus 2021 lalu. Tetapi aneh, hingga sekarang ini PHR sangat tertutup menginformasikan ke publik mengenai berapa rata-rata produksi yang dicapai Blok Rokan setiap harinya.

"Hal tersebut tentu memancing pertanyaan besar. Ada apa dengan Dirut PHR yang justru mengumbar ke media bahwa dalam waktu dua bulan PHR berhasil menyetorkan ke negara sebesar Rp 2,7 triliun dari hasil penjualan minyak bagian negara dan setoran pajaknya, tetapi justru tidak mengungkap berapa produksinya dan bagaimana tingkat efisiensi Blok Rokan setelah dikelola PHR," ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Selasa (09/11/21).

Herannya lagi, kata Yusri, Menteri BUMN Eric Tohir pun terkesan ikut terbuai oleh "dendang keberhasilan PHR" itu, lalu turut memberikan pujian. Padahal, setoran sejumlah itu belum bisa dianggap sebagai sebuah prestasi karena memang PHR adalah operator dengan skema gross split. 

"Nah, dengan harga minyak mentah sekarang yang lagi melangit di sekitar  USD 75 perbarel itu, sementara di ABPN 2021 telah dipatok asumsi harga hanya USD 45 per barel, maka setoran sejumlah itu masih terlihat sangat wajar dan bukan prestasi melainkan hanya karena imbas kenaikan harga minyak mentah dunia semata," terang Yusri.

Jika produksi bisa ditingkatkan, lanjut Yusri, sudah pasti kontribusi bagi negara jauh lebih besar dari itu. Seharusnya yang jauh lebih penting dibuka oleh Dirut PHR adalah berapa sekarang produksi Blok Rokan dan bagaimana efisiensi dalam mencapai tingkat produksi setelah di tangan PHR, sebab parameter kinerja adalah keberhasilan peningkatan produksi atau lifting serta efisiensi yang berhasil dilakukan.

"Selanjutnya, sangat perlu dibuka juga ke publik sejauh mana PHR bisa menyelesaikan penugasan dari SKK Migas untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang tercemar limbah B3 TTM sebanyak sekitar 6 juta meter kubik, kemudian juga harus menutup 3.297 sumur tak berproduksi sesuai ketentuan Abandonment of Site Restoration (ASR), serta harus membongkar 17 item fasilitas produksinya sesuai regulasi. Kesemuanya itu merupakan warisan dari CPI," ungkap Yusri.

Perlu diketahui, tambah Yusri, setelah diumumkannya PT Pertamina (Persero) sebagai pemenang tender operator Blok Rokan oleh Kementerian ESDM pada 2 Agustus 2018 silam melalui penjelasan Wamen ESDM Achandra Tahar, tak berselang lama kemudian, PT CPI banyak melakukan pemutusan kontrak-kontrak penting yang bisa membahayakan produksi minyak Blok Rokan.

"Padahal, kontrak-kontrak yang diputus itu adalah kontrak yang perlu untuk meningkatkan produksi Blok Rokan," ungkap Yusri.

Menurut Yusri, saat itu sempat terjadi ketegangan antara CPI dengan PHR sebab PHR tidak diizinkan melakukan aktifitas apapun untuk menjaga produksi Blok Rokan sebelum tanggal 9 Agustus 2021.

"Ada pun kontrak-kontrak yang diputus oleh CPI saat itu adalah pekerjaan Drilling, Work Over dan Well Service (WOWS). Karena tidak ada tiga jenis pekerjaan tersebut sejak Agustus 2018 hingga November 2020 maka produksi CPI di Blok Rokan dapat dipastikan menurun dratis," beber Yusri.

Bahkan konon kabarnya, kata Yusri, banyak fasilitas permukaan untuk proyek Enhanced Oil Recovery (EOR) ikut dikanibal pula, termasuk steam generator yang di Duri.

Padahal, kata Yusri, menurut seorang mantan pejabat CPI yang pernah membawahi proyek DSF di Duri, semua fasilitas steam itu masih sangat layak dipergunakan di situ atau di lapangan lainnya. Hal demikian sangat menimbulkan keheranan baginya, mengapa pihak SKK Migas menyetujui setidaknya tidak melarang kanibaliasi itu.

Padahal di dalam Production Sharing Contract (PSC) antara Pemerintah dengan CPI, tidak diatur tahapan dan kondisi transisi antara operator lama dengan operator baru, sehingga SKK Migas bisa saja mencegah atau melarang hal itu terjadi. Kejadian itu  seharusnya membuat pejabat SKK Migas paling tidak menepuk kening jika tidak merasa dikadali.

"Memang kebuntuan akibat situasi itu kemudian mendapat sedikit titik terang setelah Head of Agreement (HoA) ditandatangani oleh SKK Migas dengan CPI pada 28 September 2020, dengan mana barulah PHR boleh melakukan pemboran, tetapi semua tetap dioperasikan oleh CPI. PHR hanya menyiapkan dananya saja, dan PHR tidak boleh mencampuri urusan operasi yang dikerjakan CPI hingga 8 Agustus 2021," tutur  Yusri.

Keadaan di atas menurut Yusri sampai menimbulkan "rumor" bahwa sikap keras CPI terhadap semua penghentian kontrak dan lainnya adalah akibat CPI kecewa tidak bisa lanjut sebagai operator Blok Rokan. Konon, dengan kebijakan itu CPI ingin memberikan pelajaran ke pemerintah bahwa jika bukan CPI yang mengoperasikan Blok Rokan, maka pasti produksinya akan anjlok layaknya seperti Blok Coastal Plain Pekanbaru.

"Yang jelas, meskipun saat ini PHR telah mengebor sumur baru sebanyak 79 sumur sejak November 2020 hingga awal November 2021, faktanya produksi minyak Blok Rokan belum mencapai target dari SKK  Migas. Artinya, secara hipotetis dapat dikatakan decline atau penurunan produksi lebih tinggi dari hasil pemboran tersebut," jelas Yusri.

Sementara itu, menurut liputan6.com, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengakui, produksi minyak Blok Rokan merosot hingga 20 ribu barel per hari, akibat tidak adanya investasi pengeboran dilakukan sejak 2018.‎"Karena tidak ada investasi pengeboran yang terjadi 2018-2019 lifting turun 20 ribu cukup besar pengaruhnya," kata Dwi, di Kantor SKK Migas, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Liputan6.com juga melansir, bahwa awal tahun 2019, produksi Blok Rokan mencapai 207 ribu barel per hari (bph) atau setara dengan 26 persen produksi nasional. Blok yang memiliki luas 6.220 kilometer ini memiliki 96 lapangan, dimana tiga lapangan berpotensi menghasilkan minyak sangat baik yaitu Duri, Minas dan Bekasap.

Sedangkan menurut laman resmi Kementerian ESDM edisi 15 Oktober 2021, produksi rata-rata Blok Rokan tahun 2021 sampai dengan Juli 2021 sebesar 160,5 ribu barel minyak per hari untuk minyak bumi atau sekitar 24% dari produksi nasional dan 41 MMSCFD untuk gas bumi.

Kemudian, Deputy Perencanaan SKK Migas Benny Lubintara (Bisnis.com 20/10/2021) mengatakan persetujuan PoD untuk pengembangan EOR lapangan Minas diperkirakan pada akhir Desember 2021, dan rata rata produksi blok Rokan Januari - Desember 2021 hanya 159.973 barel perhari (bopd) atau 97 persen dari target lifting dalam APBN 2021 sebesar 165.000 bopd.

"Berdasarkan data di atas, diperkirakan sejak Agustus 2018 hingga 8 Agustus 2021 total kehilangan produksi blok Rokan sekitar 47.000 barel per hari. Sebuah angka yang fantastis," sambung Yusri.

Dikatakan Yusri, penurunan produksi Blok Rokan bisa jadi disebabkan PHR lambat melakukan pekerjaan work over well service, dan lebih fokus mengejar target pemboran.

"Sekedar untuk diketahui, karakteristik reservoir Lapangan Duri dengan jenis minyak berat, bisa menyebabkan screen liner buntu pada sumur produksi akibat tertutup kotoran atau scale. Akibat sejak tahun 2018  sudah tidak dilakukan perawatan rutin lagi, maka hasinya mengakibatkan produksinya terganggu," kata Yusri.

"Seharusnya, menjadi tantangan bagi PHR untuk bisa membuktikan dirinya bisa menjaga produksi tidak turun, bahkan bisa meningkatkannya dari yang sebelumnya," lanjut Yusri.

Lebih lanjut Yusri mengatakan, bagaimana cara untuk menjaga tidak terjadi penurunan produksi lapangan Duri secara dratis, itu sudah banyak tulisan atau bahasan dengan studi kasus produksi di blok Rokan yang ditulis oleh bisnis partner dan karyawan CPI di SPE (Society Petroleum Engineers) Paper.

"Jadi jika PHR mau menjaga produksi Lapangan Duri tidak turun dratis, gak usah malu, lakukan saja apa yang dulu pernah dikerjakan oleh CPI. Toh katanya 94 persen karyawan eks CPI bergabung ke PHR," pungkas  Yusri Usman.  ***JR/Won.

 

Editor:Sarwono.

---