Catatan Akhir Tahun CERI: Pembubaran Direktorat Gas Pemicu Kehancuran Bisnis LNG Pertamina

20 Des 2020 Nasional
Catatan Akhir Tahun CERI:  Pembubaran Direktorat Gas Pemicu Kehancuran Bisnis LNG Pertamina

Ternyata penyebab sengkarut bisnis gas cair ( LNG) Pertamina saat ini, selain karena kesalahan data Kementerian ESDM yang telah menerbitkan Neraca Gas Indonesia 2016 - 2035, juga ikut dipicu oleh pembubaran Direktorat Gas Pertamina oleh Kementerian BUMN.

Siapa dalang dibalik pembuat skenario itu sangat penting dicermati, apakah ini merupakan rangkaian yang sistematis, terstruktur dan masif oleh siapa dibalik pemegang saham mayoritas publik di PT PGN Tbk ?

Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSBB) pada 20 Juli 2018 telah menghadap Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menyampaikan surat keberatannya, salah satu butir isi surat keberatan itu: "mengapa Direktorat Gas dibubarkan, karena Direktorat Gas merupakan bisnis masa depan Pertamina dalam holding migas".

Direktorat Gas Pertamina resmi dibubarkan oleh Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, pada (14/02/2018).

Fajar mengatakan, Menteri BUMN dan pemegang saham Pertamina telah menyetujui keputusan tersebut untuk mengakhiri perseteruan yang berkepanjangan antar BUMN gas, yaitu antara Direktorat  Gas Pertamina versus PGN yang sudah dimulai sejak tahun 2009.

Kementerian BUMN tentulah berpikir bahwa perseteruan ini tidak sehat dan harus segera diakhiri. Namun keputusan pembubaran Direktorat Gas, ditenggarai merupakan keputusan memenangkan PGN, ternyata dampaknya sangat besar terhadap kerusakan bisnis LNG Pertamina khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Belum lagi, hingga kini juga terbukti pembubaran Direktorat Gas ternyata tidak menyelesaikan pertikaian orang orang  Gas Pertamina versus PGN.

Mungkin ini disebabkan sakit hati yg mendalam dari karyawan Direktorat Gas terhadap putusan pembubaran itu yang merasa dikerjain saudara mereka sendiri dari PGN yang diduga berkolaborasi dengan para spekulan saham untuk mempengaruhi Kementerian BMUN mengambil keputusan yang menguntungkan PGN.

Kebijakan itu, alih alih masalah dengan PGN dapat diselesaikan, justru saat ini bisnis gas Pertamina menghadapi  masalah yang sangat besar.

Masalah tersebut semua justru menghimpit Pertamina dengan eksposure yang sangat besar karena adanya klaim dari pihak lain.

Selain adanya klaim dari pihak lain, akibat pembubaran ini Pertamina juga menghadapi masalah besar hancurnya legacy bisnis LNG Pertamina yang pernah menorehkan nama baik sbg produsen LNG terbesar di dunia pada era tahun 1980 hingga 1990.

Untuk menjelaskan kedua situasi di atas, berikut adalah daftar kehancuran bisnis LNG Pertamina akibat pembubaran Direktorat Gas :

1. Tidak mampu memitigasikan dengan baik kontrak pembelian LNG dari :

A. ENI/Jangkrik sebesar 1.5 MTPA;

B. Chenniere LNG (Corpus Christie dan Sabin Paas) sebesar 1.5 MTPA;

C. Woodside Australia yang besarnya bertingkat dr 0,6 MTPA hingga 1,1 MTPA selama 13 tahun dr 2022 sd 2034;

D. Anadarko dari Mozambique LNG sebesar 1 MTPA (kontrak  ini sudah mengindikasikan menggugat Pertamina untuk mengganti kerugian mereka hingga sekitar Rp 39,5 triliun).

E. LNG Bontang dan Tangguh yang dialokasikan ke PLN, tetapi ternyata PLN membatalkan pembeliannya karena pandemi dan turunnya harga minyak (Take or pay untuk 40 kargo ini bisa mencapai US$500 juta.);

2. Tidak mampu melakukan investasi apapun untuk menjaga bisnis LNG tetap hidup, yaitu batalnya FSRU Cilacap sebagai satu2nya proyek gas di Pertamina ini bisa jadi indikator hilangnya kemampuan Pertamina untuk investasi.

3. Tidak mampu melakukan perpanjangan kontrak LNG dengan pembeli LNG dari luar negeri (Jepang) maupun domestik (PLN);

4. Tidak mampu melaksanakan Kepmen ESDM No. 13 tahun 2020 untuk membangun fasilitas LNG di 52 lokasi di Indonesia,  guna memenuhi kebutuhan konversi gas di pusat pembangkit listrik PLN skala kecil.

5. PT.PGN Tbk atas putusan Majalis Hakim Makamah Agung yang beredar di media pada 17 Desember 2020, diwajibkan membayar pajak senilai Rp 207.650.193.602, merupakan koreksi kurang bayar PPN masa pajak Juni 2012 terhadap PT PGN Tbsk sebesar Rp 1,403 triliun.

Bisa jadi, ditahun berikutnya muncul klaim kurang bayar pajak ini akan dialami juga oleh anak anak usaha PT PGN Tbk.

Tentu daftar di atas ini bisa ditambah dengan banyak lagi daftar kerugian akibat ketidakmampuan Pertamina sehubungan dengan penghapusan Direktorat Gas.

Tidak hanya itu, ternyata banyak juga rencana investasi Pertamina saat ini tertunda semua karena perubahan struktur organisasi holding dan sub holding, karena sampai akhir tahun ini belum tuntas soal pelimpahan wewenang dan aset asetnya.

Ironisnya, sejak tahun lalu banyak investor yang mau investasi 100% modal sendiri di proyek proyek stategis Pertamina, ternyata sudah hampir setahun tidak direspon sedikitpun oleh Pertamina.

Padahal Presiden Jokowi mempercepat semua proyek strategis nasional, terbaru pada 17 November 2020 telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 109 yang merupakan perubahaan ketiga dari Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Sehingga kami bertanya apakah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina terkesan melawan perintah Presiden,  maka kami jadi semakin tidak percaya lagi dengan omongan sebagian pejabat Pertamina di media TV dan  mainstream, seolah olah semuanya normal dan baik baik saja proses bisnis di Pertamina saat ini.

Oleh karena itu, Ahok sebagai Komisaris Utama diharapkan bisa mengurai semua sengkarut yang terjadi terhadap proses bisnis di Pertamina dari hulu ke hilir.***Jr.


Penulis: Yusri Usman - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI).




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Jadwal Sholat

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, instagram dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Apakah perlu adanya tindakan Lockdown di Indonesia untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19?
  Sangat Diperlukan
  Diperlukan
  Tidak Begitu Diperlukan
  Sangat Tidak Perlu