Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Tuntut & Uji Keadilan Sidang Praperadilan

25 Okt 2023 Nasional
Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Tuntut & Uji Keadilan Sidang Praperadilan

Jakarta - Babak awal sidang praperadilan dengan pemohon Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya dimulai, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (25/10/2023).

Setelah sebelumnya dijadwalkan Senin, 16 Oktober 2023, namun ditunda oleh hakim tunggal sidang praperadilan buntut dari KPK tidak hadir dan mengirimkan surat memohon untuk dilakukan penundaan 3 minggu.

Agenda hari itu seharusnya mencakup pemeriksaan Surat Kuasa dan pembacaan permohonan oleh Kuasa Hukum Karen yang pada dasarnya menyampaiakan empat alasan utama gugatan. Namun terpaksa harus dibacakan pada sidang hari ini.

Menurut Karen penyidikan dan penetapannya sebagai tersangka adalah salah orang (Error In Persona), karena subjek dan objek perjanjian sudah berubah dengan adanya Amended and Restated LNG SPA 2015.

"Penyidikan, Penetapan Tersangka, dan Penahanannya dianggap melanggar HAM dan Peraturan Perundang-undangan," kata Karen yang disampaikan oleh suaminya Herman Agustiawan pada awak media usai persidangan.

"Pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction (CCL) sebagai Aksi Korporasi yang sah oleh Pertamina, dan kerugian Keuangan Negara yang dituduhkan tidak pasti dan tidak nyata," sambungnya.

Pertama, dia menyampaikan mengenai Error In Persona.  “Sale Purchase Agreement (SPA) LNG antara Pertamina dengan CCL  ditandatangani tahun 2013 dan 2014 pada era Karen Agustiawan. Kedua perjanjian tersebut sudah dibatalkan dan diganti oleh SPA LNG CCL pada tahun 2015 pada era Dwi Soetjipto," ungkapnya.

“Sehingga, pernyataan KPK yang mengatakan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau setara Rp2,1 Trilyun yang disebabkan oleh SPA 2013 dan 2014 adalah kebohongan publik atau hoaks,” tegasnya.

Kedua, Herman menyoroti beberapa aspek yang dianggap tidak sesuai dalam proses penyidikan, yakni pentersangkaan dan penahan isterinya. Ia menilai terdapat upaya paksa yang dikenakan kepada isterinya tanpa bukti permulaan yang cukup, dan terjadi penundaan pemeriksaan hingga 1 tahun 3 bulan dan 13 hari lamanya.

Ketiga, Herman menyatakan bahwa “pengadaan LNG oleh Pertamina sesuai dengan doktrin bussiness judgement rule yang disetujui oleh seluruh direksi Pertamina secara kolektif kolegial sebgaimana diatur dalam Aggaran Dasar Pertamina dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Bukti:  Risalah Rapat Direksi No. RRD-212/C00000/2013-S0 tertanggal 3 Desember 2013). Jadi bukan aksi sepihak atau pribadi,” jelasnya.

Herman jugaa merasa bahwa proses penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap istrinya tidak sesuai dengan HAM, Peraturan perundang-undangan, dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh KPK dalam melaksanakan tupoksi-nya.

Oleh karena itu, Herman menyatakan pentersangkaan dan penahanan Karen tidak sah dan tidak berdasar hukum. KPK wajib merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum sesuai dengan harkat dan martabat Karen.   ***JR/Sr.

 

Editor:Sarwono




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment