Oknum Pejabat PPK Kementerian PUPR Hambat Pembangunan Rumah Susun Simalungun

28 Sep 2020 Nasional
Oknum Pejabat PPK Kementerian PUPR Hambat Pembangunan Rumah Susun Simalungun

Sejak 12 Febuari 2020 Balai Pelelangan Jasa Konstruksi ( BP2JK) DKI dibawah kordinator Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR  telah menetapkan pemenang paket Pembangunan  Rusun provinsi Sumatra Utara 2  (RSNPT20-02)  57234024  PT Even Makmur Permai,  dengan nilai penawaran Rp. 21.687.380.000,-

Seharusnya jadwal sesuai tercantum pada LPSE yaitu pada tgl 14  sd 17 Febuari 2020 adalah merupakan kewajiban PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Direktorat Penyedian Perumahaan Kementerian PUPR untuk menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyediaan  Barang dan Jasa).

Jika kalau surat tersebut sudah diterbitkan, tentu pihak kontraktor sudah bisa mulai pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik di lokasi dan Administrasi.

Namun anehnya entah ada masalah apa sehingga PPK terkesan mengabaikan persoalan terhadap jalannya program pembangunan Rusun tersebut.

Diduga ada oknum PPK yang mempunyai konflik kepentingan dengan pemenang di proyek dimaksud, sehingga SPPBJ terhambat diterbitkan sampai saat ini.

Semua atasannya mengetahui akan kondisi ini, tetapi tak mampu  berbuat sesuatu untuk menindak lanjuti hambatan ini, sementara pembangunan rusun provinsi sumatra utara 2 (Simalungun) merupakan program perioritas pemerintah pusat dan daerah karena dibutuhkan oleh masyarakat di Simalungun.

Oknum PPK ini, terbukti juga telah gagal mengkoordinir dan mengawasi proyek Rusun di Padang, Palembang dan Jambi, sehingga ketiga rusun itu hanya berhasil dikerjakan hanya pondasi saja dan diputus kontrak kerjanya pada akhir Desember 2019.

Ironisnya lagi, oknum PPK berinial M itu ditahun anggaran 2020 oleh Atasannya malah diberikan kepercayaan tambahan meliputi wilayah Sumatera dan Kalimantan, sehingga publik menduga bahwa buruk kinerja oknum PPK ini malah dilindungi Atasan nya.

Oleh sebab itu, BPK dan semua penegak hukum harus memberi atensi khusus soal ini, karena ada dana infrastruktur sekitar Rp 83, 97  triliun ditahun anggaran 2020 ditenderkan melalui 34 BP2JK diseluruh Indonesia bisa rawan bocor.***JR


Penulis: Yusri Usman,  Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Jadwal Sholat

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, instagram dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Apakah perlu adanya tindakan Lockdown di Indonesia untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19?
  Sangat Diperlukan
  Diperlukan
  Tidak Begitu Diperlukan
  Sangat Tidak Perlu