Pembangkit Listrik Blok Rokan Harusnya Jadi Milik Negara, Ternyata Begini Jadinya

04 Apr 2021 Nasional
Pembangkit Listrik Blok Rokan Harusnya Jadi Milik Negara, Ternyata Begini Jadinya

Perusahaan yang terafiliasi dengan Chevron Corporation yaitu PT Mandau Citra Tenaga Nusantara (PT MCTN) ternyata tetap bersikap kekeh akan melakukan penjualan pembangkit listrik dengan kapasitas 300 megawat berteknologi Congeneration (Congen) di blok Rokan dengan mekanisme tender.

Karena Chevron Pasifik Indonesia tidak mau menyerahkan pembangkit itu kepada negara, mereka beralasan bahwa pembangkit itu bukan merupakan aset yang diganti oleh cost recovery. 

Hal itulah yang akan menjadi ganjalan bagi tim transisi pada tahapan peralihan operator blok Rokan dari Chevron ke Pertamina pada 8 Agustus 2021, dan wajar saja telah mengkuatirkan banyak pihak, yaitu mulai dari Kementerian ESDM, SKKMigas hingga Pertamina.

Karena pembangkit itu sangat dibutuhkan oleh Pertamina dalam mengoperasi produksi blok Rokan, karena pembangkit itu selain menghasilkan strum, juga menghasilkan steam yang akan diinjeksikan kedalam reservoir agar sisa minyaknya bisa naik keatas untuk bisa di produksi.

Perlu diketahui, sejak tahun 2001 PT MCTN telah dikuasai 95 % sahamnya oleh Chevron Corporation lewat Chevron Standard,  dan sisanya 5 % dimiliki oleh PT Nusa Galih Nusantara, sehingga sikap kekeh PT MCTN itu terkesan semakin mempertegas mereka tak rela melepas blok Rokan. 

Meskipun sudah hampir 100 tahun telah menikmati legitnya hasil migas dari daerah Riau, namun tetap saja perusahaan asing itu berupaya kalau bisa sampai sisa tulang pun mereka tetap mau sedot terus, jika orang dulu bilang apa bedanya dengan cara dagang VOC di Indonesia ?.

Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum yang berlaku di negara Indonesia, sesungguhnya tidak ada hal yang perlu dikuatirkan, persoalannya simpel saja, harusnta sangat mudah menyelesaikannya.

Karena, jika merujuk pernyataan Pelaksana Tugas Kepala Devisi Program SKKMigas Susana Kurniasih, kepada Katadata Rabu 31/3, bahwa selama beroperasi pembangkit strum Blok Rokan berada diatas negara dan tidak pernah membayar biaya sewa sesuai perjanjian*.

Pada kesempatan yang sama, Deputy Keuangan dan Monestasi SKKMigas Arief S Handoko tak kalah berangnya, dia mendesak agar aset tersebut diserahkan pada negara untuk kemudian dikelola oleh PLN.  

Dan tidak masuk akal jika aset yang mau ditenderkan hanya berusia tiga tahun, hal itu berpotensi pemenang tender tersebut akan meraup untung besar dari hasil jualan listrik kepada Pertamina, karena tidak punya pilihan. 

Selain itu, Arief mengatakan bahwa PT MCTN telah mendapatkan keuntungan jauh melebihi dari nilai investasi awal sebesar USD 200 juta, sedangkan tagihan listrik oleh MCTN ke Chevron dapat mencapai USD 80 juta pertahun hingga 2020, luar biasa memang keuntungan yang diperoleh.

"Dugaan transfer pricing sangat kental, adik usahanya mau diuntungkan besar dari hasil cost recovery itu yang gak benar, saya marah benar,"  kata  Arief.

Jauh sebelumnya, pada tahun 2008 BPK RI berdassrkan hasil audit investigasi telah menemukan kerugian negara sebesar USD 1,2 miliar terhadap kerjasama pengadaan listrik steam congen sampai dengan 2013  dengan PT MCTN tanpa tender, (Tempo 11/9/2008 Judul Chevron Akan Bawa Audit BPK Ke Arbitrase).

Nah, jika pembangkit itu berada diatas tanah negara, dan tidak pernah membayar sewa, maka secara otomatis semua aset pembangkit listrik itu merupakan milik negara.

Itu, Ibarat di lahan negara ada orang lewat dan (maaf) buang kotoran dilahan negara itu,  lalu dari kotorannya itu tumbuh pohon, maka secara hukum, pohon itu beserta buahnya adalah merupakan milik negara. 

Harap diingat, Hukum Agraria kita itu berdasarkan Hukum Adat.  Kalau pihak PT MCTN keberatan, segera pidanakan mereka seperti DL Sitorus pemilik PT Torgamba yang telah merambah lahan negara seluas 46.000 ha dalam kasus Lahan Register 40 di Sumatera Utara.

Oleh sebab itu, SKKMigas dan Pertamina tidak usah pusing terhadap hal tersebut, segera lakukan langkah hukum atas semua temuan BPK ke penegak hukum untuk diproses lebih lanjut, disertai minta pendapat hukum ke Jamdatun Kejagung agar ditemukan solusi menguntungkan bagi negara.

Ingatlah, jika pembangkit itu lagi diproses secara hukum, akan amat sulit ada peserta lelang mau ikut menawar tender tersebut, kecuali hanya mafia. *** Jurnal Rakyat.


Penulis: Yusri Usman, Direktur Eksekutif  Center of Energy and Resources Indonesia  (CERI).


 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment