Yusri Usman: Program Biodiesel Dari Produk FAME Salah Jalan & Tidak Ekonomis

21 Nov 2020 Ekonomi Bisnis
Yusri Usman: Program Biodiesel Dari Produk FAME Salah Jalan & Tidak Ekonomis

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI),  Yusri Usman,  membeberkan bahwa program biodiesel dari produk FAME telah salah jalan. Beliau menegaskan, program tersebut tidak ekonomis bahkan banyak menimbulkan masalah.

"Kami sejak lama sudah menyatakan bahwa program B20 berbahan baku FAME (Fatic Acid Methyl Ester) adalah proyek yang tidak ekonomis. Selain itu akibat adanya kandungan oksigen dalam FAME, telah mengakibatkan konsumen harus agak boros membersihkan dan lebih cepat mengganti filternya dari yang lazim, bahkan untuk kendaraan berat banyak ditemukan masalah, termasuk kenderaan saya sendiri sempat bermasalah, kata Yusri, dalam siaran pers, 19 November 2020.

Sebab, kata Yusri, tak ada satu pun negara di dunia ini yang melaksanakan program biodiesel berbahan baku FAME melebih 10%, Malaysia saja hanya mencapai B10 paling mentok.

"Sehingga kalau kebijakan pemerintah mengharuskan peningkatan program dari B20 menjadi B30 dan seterusnya menjadi B50 sampai B100 dengan mengharuskan berbahan baku FAME, itu terkesan kental pemerintah hanya ingin menyelamatkan konglomerat sawit yang produk CPO-nya sedang diboikot Eropa, daripada program itu untuk menyelamatkan defisit transaksi berjalan dan menolong petani sawit serta Pertamina," kata Yusri.

Yusri mengatakan, pihaknya menduga, ada pembisik yang telah menjerumuskan Presiden Jokowi telah salah menerapkan program biodisel ini. "Karena, naiknya kadar minyak nabati dalam program B30, otomatis akan menaikan pasokan atau kebutuhan FAME dari 6,6 juta kiloliter menjadi 9,5 juta kiloliter," beber Yusri.

Jika melihat program B30 dijalankan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 227 K/10/MEN/2019 tentang Pelaksanaan Uji Coba Percampuran Bahan Bakar Nabati Jenis B30 kedalam Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang ditandai tangani oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 15 November 2019, maka Menteri ESDM yang harus bertanggung jawab terhadap kebijakan salah jalan ini, kata Yusri.

Setiap tahun, kata Yusri, produsen FAME yang tergabung dalam Aprobi (Asosisasi Produsen Biofeul Indonesia), akan memperoleh subsidi dari dana sawit sekitar diatas  Rp 10 Triliun per tahun, apabila program B30 berjalan.

"Di sisi yang lain, akibat peningkatan program B30, ekses solar dari kilang Pertamina semakin meningkat tinggi, karena kualitas solarnya dibawah standard, sejak program B20 dijalankan, Pertamina sudah sejak tahun 2017 telah  mengekspor solar dengan harga merugi terus sampai saat ini," ulas Yusri.

Menurut Yusri, dana yang dipungut oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) setiap tahunnya dari PPN Tandan Buah Segar dan bea keluar dan CPO dan Produk turunannnya mencapai sekitar Rp 12 triliun hingga Rp 15 Triliun.

"Padahal, menurut Darmin Nasution ketika masih sebagai Menteri Kordinator Perekonomian pada September 2019, penggunaan dana pungut sawit itu diprioritaskan untuk peremajaan tanaman sawit, bukan untuk memsubsidi FAME," ungkap Yusri.

"Karena solar murni Pertamina itu sudah mendapat subsidi Rp 2000 perliter dari APBN . Adapun penggunaan dana sawit itu untuk kebutuhan peremajaan sawit dan setiap petani plasma mendapat bantuan sebesar Rp 100 juta," lanjut Yusri.

Menurut Yusri, Darmin pernah mengatakan pada akhir tahun 2019, target pemerintah untuk meremajakan tananam sawit petani plasma seluas 180.000 hektar. "Untuk memverifikasi apakah targetnya tercapai dan  sudah tepat sasaran petani yang menerimanya, kami tidak paham apakah ini masuk ranah BPK atau BPKP yang mengauditnya?," sambung Yusri.

Yusri mengatakan, infonya program peremajaan tanaman sawit rakyat banyak tertunda, karena dana pungut sawit itu telah digunakan untuk subsidi FAME, tetapi karena dana pungut sawit itu pun tak cukup untuk mensubsidi FAME. Ironisnya pemerintah terpaksa merogoh koceknya sebesar Rp 2,78 Trliun pada tahun ini dari APBN.

"Cilakanya lagi, entah ide dari mana datangnya, Pertamina selama ini sedang sibuk menjalankan program D100 Green Diesel berbahan baku RBDPO (Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil) yang harganya per kilogram Rp 12.500 atau setara 3 liter minyak mentah berdasarkan rilis Kementerian ESDM pada bulan November 2020 angka ICP USD 38,07 per barel," ulas Yusri.

Pertamina dengan konyolnya lagi, kata Yusri, mengatakan bahwa program D100 Green Diesel yang diuji coba disaksikan Menteri Perindustiran Agus Gumawang Kartasasmita dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati, pada 22 Juli 2020 di kilang Plaju Palembang cukup berhasil, itu pun diframing sebagai kado HUT Kemerdekaan RI dari Pertamina dengan bangganya.

"Ternyata saat itu yang diuji coba penggunaan kendaraan itu adalah B50, yang merupakan percampuran Dexlite (50%), FAME (30%) dan D100 (20%). Sejak itu, kami melalui media dan Corsec Pertamina telah berulang kali mempertanyakan berapa harga keekonomian perliter produk D100 berbahan baku RBDPO dengan katalis merah putih ditambah biaya procesing kilang dan transportasi ke SPBU, bahkan sudah lima bulan lebih pihak Pertamina bungkam," ungkap Yusri.

Terakhir, kata Yusri, pada 5 September 2020, Pertamina melalui VP Corcom Fajriyah Usman telah megeluarkan rilis seolah-olah berhasil mengeskpor diesel kualitas Euro 4 ke Malaysia setiap bulan sebanyak 200.000 barel, dengan nilai USD 9,5 juta dari kilang Balipapan.

"Setelah kami kejar konfirmasi ke Corcom Pertamina pusat dan Pertamina Balikpapan, terakhir terungkap dari keterangan Dirut PT Kilang Pertamina International Iganatius Telulembang di depan Rapat Komisi VI DPR RI pada 5/10/2020, yang mengaku bahwa solar itu dijual rugi, itu pun karena bingung storage sudah penuh," ulas Yusri.

"Harusnya Pertamina dan Pemerintah lebih cerdas, menggunakan BPPT untuk mencari teknologi biodisel yang harga produknya jauh lebih murah dan produknya berkualitas,  tetapi bahan bakunya bukan berasal bahan bakunya FAME, apalagi RBDPO," ungkap Yusri lagi.

Ternyata, kata Yusri, sekarang sudah ada tehnologi dari Eropa yang bisa mengahasilkan biodiesel lebih efisien dan produknya berstandar BBM Euro 5, yaitu tehnologi HVO (Hydrotrated Vegetable Oil) dan Syntetic diesel Oil Euro 5, dan BPPT telah mengkajinya. "Pertanyaannya, mengapa Pertamina tidak berkordinasi dengan BPPT soal program Biodiesel ini?," ungkap Yusri.

Lebih lanjut Yusri membeberkan, teknologi yang tepat yang dipilih bisa mengolah langsung TBS, CPO, minyak goreng bekas, janjang sawit, batang sawit, low rank coal dan lemak binatang adalah pilihan tepat untuk menghindari kelebihan suplai CPO yang dapat diserap kebutuhan dalam negeri,  dan itu bisa menjaga harga CPO  bisa relatif stabil di pasaran internasional, akibat  sekarang lagi diboikot masyarakat Eropa.

"Pertanyaannya kritisnya sekarang adalah, apakah Kementerian ESDM dan BUMN dengan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina ikut terpapar kartel sawit juga kah ??," Yusri mempertanyakan.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, enggan memberikan komentar dan keterangan terkait  pernyataan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengenai program biosolar yang tidak ekonomis tersebut. *** Jr/Sr.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Jadwal Sholat

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, instagram dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Apakah perlu adanya tindakan Lockdown di Indonesia untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19?
  Sangat Diperlukan
  Diperlukan
  Tidak Begitu Diperlukan
  Sangat Tidak Perlu