Yusri Usman: Tak Capai Lifting 2021, Pimpinan SKK Migas Harus Berani Lepas Jabatan
Nelayan Madura Demo Lantaran Kecewa Janji CSR Petronas Carigali

05 Jan 2021 Nasional
Yusri Usman: Tak Capai Lifting 2021, Pimpinan SKK Migas Harus Berani Lepas Jabatan

Masyarakat nelayan terdampak pengeboran minyak Pertronas Carigali, menggelar demonstrasi di Pantai Banyuates, Sampang, Madura, Minggu (03/01/2021).

Dikutip dari laman Urbanews, Sekjen LSM FKRT Arif Barata, mengatakan,  demonstrasi itu disebabkan tidak adanya realisasi program corporate social responsibility dari Petronas Carigali terhadap masyarakat.

Mengenai kekecewaan masyarakat tersebut, Arif menceritakan awalnya pada 15 Oktober 2020 di Kecamatan Banyuates sekitar pukul 19.00 WIB hingga 22.00 WIB, ia sebagai Sekjen LSM FKRT menerima konfirmasi bahwa para koordinator nelayan di tiap desa di Banyuates akan berkeluh kesah dan menyampaikan pengaduan terhadap apa yang mereka alami, termasuk terjadinya pengrusakan serta kehilangan rumpon ikan dan kehilangan aktifitas ekonomi karena areanya ditempati anjungan dan kapal Petronas.

Rumpon ikan itu menjadi mata pencaharian kehidupan para nelayan di Pantai Utara Madura, tepatnya di Banyuates.

"Setelah melakukan pengaduan di kantor Kecamatan Banyuates dan ditemui oleh Bapak Camat Banyuates pada 8 Oktober 2020, tidak ada kejelasan dan kepastian perlindungan terhadap warga terdampak akibat aktifitas pengeboran oleh perusahaan Petronas Carigali pada Sumur  Hidayah 1. Maka para nelayan mendatangi markas besar LSM FKR'T di Pendopo Agung untuk meminta pendampingan dan memberikan kuasa penuh dalam proses pembelaan terhadap nelayan akibat terdampak pengeboran Petronas Carigali North II ltd di Banyuates," papar Arif.

Dikatakan Arif, saat pihaknya menerima kedatangan masyarakat itu, banyak hal yang disampaikan masyarakat, dan akhirnya mencapai kesepakatan untuk menolak segala tindakan yang dilakukan Petronas Carigali dalam rangka pengembangan pengeboran di wilayah Pantai Utara Banyuates.

"Mengingat dampak aspek sosial mata pencaharian dan geologisnya ke depan, sangat dikhawatirkan terjadi gempa, mengingat wilayah peneboran Petronas Carigali sangat dekat dengan daratan dan rumah penduduk pesisir pantai," ujar Arif.

"Padahal pada tanggal 8 Oktober 2020 kami telah menyampaikan laporan kondisi masyarakat terdampak akibat pengeboran tersebut kepada pimpinan SKK Migas melalui Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman. Menurut keterangan Direktur Eksekutif CERI kepada kami, laporan awal telah direspon positif dan sangat cepat oleh Wakil Kepala SKK Migas Ir Fataryani Abdurahman dengan mengatakan bahwa ia sudah memberikan instruksi agar Petronas jangan main-main sama masyarakat. Mereka sudah response segera membereskan isu ini dan kemarin juga mereka hadir disana," terang Arif.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, kata Arif, maka kesimpulannya dari laporan pengaduan masyarakat nelayan kepada lembaga LSM FKRT akibat tidak puas atas respon pihak Petronas Caligari, maka pihak masyarakat setempat telah bersepakat menginginkan agar kegiatan ekplorasi yang dilakukan KKKS Petronas Caligari agar dihentikan sementara dan tidak dilanjutkan, karena telah mengancam kehidupan masyarakat setempat.

"Namun hingga kini, belum ada realisasinya. Hal ini lah yang memicu masyarakat nelayan itu akhirnya melakukan demonstrasi tersebut," tegas Arif.

Pimpinan SKK Migas Diminta Mengundurkan Diri

Sementara itu, terkait kekecewaan masyarakat nelayan Banyuates tersebut, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman,  mengungkapkan Pimpinan SKK Migas harus berani mengundurkan diri jika lifting nasional  2021 tidak mencapai target.

"Pantaslah lifting Migas nasional anjlok terus, ternyata SKKMigas mengatasi ini (keluhan masyarakat Banyuates,red) saja tak mampu, gimana KKKS bisa kerja benar untuk mengebor agar bisa mendapatkan cadangan Migas, karena waktunya banyak habis mengurus hal-hal yang tidak tehnis. Padahal aktifitas eksplorasi itu padat modal, padat tehnologi dan padat resiko, sehingga tak banyak perusahaan minyak yang mau terjun di tahap eksplorasi," ungkap Yusri, Selasa (05/01/2021).

Dikatakan Yusri, CERI pada 8 Oktober 2020 sudah pernah memberikan info perihal keinginan masyarakat Banyuates tersebut kepada Wakil Kepala SKK Migas.

"Katanya sudah direspon oleh SKK Migas Jawa Timur, namun anehnya kenapa tidak tuntas? Apa karena pejabat SKK Migas Jawa Timur tidak serius mengurus tuntas dengan Pemda tingkat satu, Pemda tingkat dua, sampai ke kecamatan daerah terdampak eksplorasi," tutur Yusri.

"Mudah-mudahan SKK Migas serius menyelesaikan ini, karena kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi iklim investasi migas di tanah air. Selain itu, apakah  karena target lifitng migas nasional tahun 2021 sama dengan target liftting tahun 2020 yaitu hanya 705.000 barel perhari? Sehingga bisa santai-santai saja?," lanjut Yusri.

Jika akhir tahun 2021 target lifting nasional tidak tercapai, kata Yusri, apa pertanggungjawaban moral Pimpinan dan para Deputy SKK Migas.

"Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral mereka  sebagai penerima amanah, seharusnya mereka berani dengan kesatria meletakan jabatan," pungkas Yusri. ***Jr/Sr.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Jadwal Sholat

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, instagram dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Apakah perlu adanya tindakan Lockdown di Indonesia untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19?
  Sangat Diperlukan
  Diperlukan
  Tidak Begitu Diperlukan
  Sangat Tidak Perlu